SUATU SARAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN : MEKANISME SELEKSI BERBASIS PADA KEADILAN DAN PEMERATAAN

Latar Belakang : Suatu Problema Teoritis

Secara teoritis pada konteks masyarakat industri maju biasanya terdapat mekanisme seleksi yang berlandaskan pada achievement. Hal ini salah satunya berlaku dalam dunia pendidikan yang mengantarkan peserta ajar pada arena okupasi. Dalam perspektif sosiologi pendidikan Parsonian (fungsionalisme), masyarakat modern (pada sektor pendidikan) kental dengan prinsip universalistic dan achievement. Kedua prinsip ini sendiri merupakan bagian dari variabel pola yang dikembangkan oleh Parsons di mana universalistik bersanding dengan partikularistik, sedangkan pencapaian berlawanan dengan pemberian atau keturunan. Prinsip universalistik menekankan pada berlakunya standar umum (contoh : soal ujian yang terstandar secara nasional) dalam mekanisme seleksi sementara itu prinsip pencapaian menekankan pada prestasi atas dasar kemampuan pribadi (contoh : nilai dalam ujian ditentukan oleh kemampuan akademik). Meski demikian kritik teoritis dapat dilayangkan pada perspektif fungsionalis ini dengan mengajukan premis-premis Marxian dan Bourdieuian yang berada pada aliran kiri.

Persoalan yang menjadi lubang dalam pemikiran fungsionalis adalah apakah setiap peserta didik berada dalam posisi yang setara dalam struktur masyarakat; bagaimana dengan peserta didik yang punya modal ekonomi lebih sehingga dapat terfasilitasi lebih baik dalam kegiatan belajarnya; bagaimana dengan peserta didik yang tidak punya habitus dan modal budaya dan lain sebagainya. Penulis rasa pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab oleh Parsons dalam konstruksi teoritisnya mengingat perkembangan pemikiran fungsionalis jauh lebih dahulu berkembang dibanding pemikiran kiri. Namun demikian, logika teori Parsons tidak seutuhnya runtuh mengingat prinsip universalistik dan pencapaian masih dapat diterapkan apabila masalah ketimpangan sudah lebih teratasi. Salah satu kunci dalam teori konflik adalah ketimpangan (inequality) sehingga bagi penulis jikalau hal ini bisa lebih teratasi, maka fase seleksi atau kompetisi dalam dunia pendidikan akan benar-benar menyentuh apa yang disebut dengan pure meritocratic. Untuk menjembatani hal ini penulis mengutip prinsip dari dua sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Dody Prayogo dan Iwan Gardono, Ph.D di mana keduanya menekankan pada prinsip pemerataan ketimbang hanya justice semata. Pada kasus ini penulis sendiri lebih merujuk pada kompetisi dalam mekanisme seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Relevansi dari fokus ini berangkat dari statement teoritis yang diajukan oleh Iwan Gardono, Ph.D bahwa partisipasi pendidikan di level perguruan tinggi sangat penting karena akan menentukan pekerjaan seseorang kelak.

Problematika pada Mekanisme Seleksi dalam Pendidikan

Pierre Bourdieu menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga kelas atas akan memiliki habitus dan modal budaya yang membuatnya mampu memenangkan persaingan salah satunya dalam dunia (field) pendidikan. Mereka yang tidak punya habitus yang terstandarisasi (oleh kelas atas) dan tentunya modal budaya akan terjungkal dalam kompetisi di dunia pendidikan yang selama ini seolah terlihat adil, namun bagi penulis belum murni adil. Lalu bagaimana dengan modal ekonomi? Dalam konteks pendidikan di Indonesia penulis rasa mereka yang kekurangan dana bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa sehingga dapat tetap mengikuti proses belajar. Apalagi di sekolah-sekolah tertentu biaya pendidikan setiap anak tidak sama alias disesuaikan dengan latar belakang ekonomi ditambah dengan konteks wilayah sebagai variabel yang diduga penulis juga bermain di sini. Oleh karena itu, mereka yang menempuh proses belajar di luar kota-kota yang dianggap sudah maju mungkin tidak harus khawatir dengan masalah finansial dan akhirnya mereka dapat menikmati fasilitas pendidikan yang sama di sekolah. Dari sini bisa disimpulkan sementara bahwa faktor ekonomi tidak lebih serius dibanding faktor non-ekonomi walaupun hubungan keduanya sangat mungkin bersifat kausalitas.

Dalam kerangka pemikiran structural constructivism Bourdieuan ditemukan bahwa stratifikasi tidak hanya berbasis pada dimensi ekonomi semata. Bourdieu ikut menyertakan keberadaan modal-modal lain dalam skema kelas yang dikembangkannya. Selanjutnya setiap kelas mempunyai cara hidup (habitus) tersendiri yang membedakan satu kelas dengan kelas lainnya atau secara konseptual hal ini merefleksikan social distance. Bourdieu sendiri mengutarakan bahwa ketika kelas bawah berhasil naik kelas, maka hal itu tidak akan menjamin bahwa mereka akan sama dengan orang-orang yang sejak awal sudah terstruktur di kelas atas. Mereka mempunyai habitus yang berbeda dan kelas bawah tentu saja masih mungkin membawa kebiasaan lamanya yang nampak dalam praktik-praktik sosial (Bourdieu menyatakan bahwa praktik sosial adalah gambaran akan habitus yang merefleksikan kelas sosial). Anak-anak dari kelas bawah yang secara ekonomi dibantu lewat kebijakan beasiswa mungkin saja mempunyai pola belajar yang berbeda walaupun kelak habitus ini dapat mengalami perubahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah faktor modal budaya. Secara sosiologis modal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor keturunan sehingga mereka yang sejak awal sudah dibekali dengan baik akan lebih beruntung. Dalam kondisi ini kita juga belum memperhitungkan faktor wilayah di mana distribusi modal budaya sendiri rasanya belum merata.

Dari pemaparan di atas jika kita peka, maka ada persoalan yang belum terselesaikan. Anak-anak dari kelas bawah yang bisa menikmati pendidikan berkat bantuan ekonomi belum tentu memiliki modal budaya layaknya kelas atas. Lebih jauh lagi ketimpangan kepemilikan modal budaya antar wilayah di Indonesia juga tidak boleh diabaikan. Selama ini kota-kota maju terutama Jakarta seringkali mempunyai fasilitas pendidikan yang lebih baik dari wilayah lain. Penumpukan modal budaya terlihat lebih banyak di kota-kota maju. Lalu bagaimana mungkin standar seleksi dapat diberlakukan secara nasional jikalau antar wilayah saja terjadi ketimpangan? Tentu saja mereka yang punya modal lebih dapat memenangkan persaingan. Hal ini masih ditambah dengan menjamurnya lembaga belajar privat yang dapat memfasilitasi kelas atas untuk memenangkan persaingan terlepas dari metode belajar lembaga privat yang sering dikritik karena mengabaikan proses dan lebih berorientasi pada metode instan. Apapun itu konversi modal ekonomi menjadi modal budaya dalam hal ini sangat mungkin dilakukan oleh kelas atas.

Kemudian perlu diperhatikan kondisi demografis masyarakat Indonesia. Dalam piramida stratifikasi jumlah kelas atas (yang terstrukturkan tidak hanya berdasarkan dimensi ekonomi saja) lebih sedikit dibanding kelas bawah. Secara statistik saja kondisi ini akan menghasilkan proporsi yang berbeda. Namun demikian, apakah selama ini sistem seleksi selalu mempertimbangkan hal ini? Jika tidak tentu saja kelas atas bisa mendominasi dan yang lebih buruk adalah untuk dapat bersaing mereka mempunyai modal budaya yang lebih banyak dibanding kelas bawah. Memang kompetisi dalam pendidikan mengacu pada prinsip achievement dan semuanya diberikan tantangan yang sama untuk lolos, namun setiap orang atau kelas mempunyai kapasitas yang tidak sama. Logikanya adalah bagaimana mungkin yang tidak sama diberikan standar yang sama? Penulis rasa ini adalah poin penting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian analisis situasi yang lebih kompleks harus dilakukan dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pendidikan. Kecurigaan penulis pada perencanaan dan kebijakan pendidikan selama ini adalah kurangnya analisis situasi yang komprehensif sehingga output-nya tidak maksimal.

Masukan untuk Perencanaan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan

Iwan Gardono, Ph.D memberikan implikasi kebijakan yang penulis rasa sangat baik dalam studinya terkait ketimpangan di Jakarta. Baginya sistem kuota perlu diterapkan dan kuota ini berbasis pada proporsi kelas dalam masyarakat. Penulis menilai bahwa masukan kebijakan ini merupakan sesuatu yang ideal karena jikalau tidak dibatasi seperti ini, maka ada peluang kelas atas mendominasi sistem kompetisi. Dominasi dari kelas atas sendiri tidak lepas dari modal-modal yang mereka miliki (contoh : Orang tua dari kalangan atas dapat mendaftarkan anak-anaknya pada lembaga belajar privat atas dasar modal ekonomi sehingga dapat terjadi konversi modal ekonomi menjadi modal budaya). Oleh karena itu, walaupun anak-anak dari kelas atas dan bawah bisa membaur dalam satu sekolah karena adanya bantuan beasiswa bagi kalangan tidak mampu, namun proses belajar di luar sekolah tidak bisa diabaikan karena memainkan peranan penting dalam memfasilitasi anak-anak dari kalangan atas. Jikalau ada batasan kuota bagi kelas atas, maka kelas bawah juga akan mendapatkan kesempatan lebih terlepas dari bekal yang mereka miliki.

Selanjutnya menilik pada problematika yang penulis angkat sebelumnya, maka prinsip universalistic tidak bisa diterapkan sembarangan dalam mekanisme seleksi. Bagi penulis dibutuhkan perumusan perencanaan dan kebijakan yang membagi peserta kompetisi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan latar belakang sosio-ekonominya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan antara peserta dari kelas atas atau dari wilayah yang maju dengan peserta dari kelas bawah atau dari wilayah yang masih tertinggal. Tentu saja kelompok yang punya modal budaya lebih akan unggul dalam persaingan dan hasil kompetisi seolah hanya menjadi justifikasi bagi kegagalan kelompok bawah padahal justifikasi ini belum menyertakan aspek pemerataan. Jika masukan hal ini benar-benar diberlakukan, maka sistem seleksi yang berdasarkan keadilan murni dapat terwujud.

Kemudian hal yang penting untuk dilakukan adalah membuka lembaga belajar nonprofit untuk memfasilitasi mereka yang mempunyai keterbatasan finansial. Bagi penulis pemerintah perlu memikirkan hal ini mengingat lembaga belajar yang ada selama ini sangat sulit jika harus melepaskan jubah profitable-nya. Fasilitas belajar di sini tentu saja tidak hanya sekadar membantu agar mereka dapat bersaing dalam seleksi perguruan tinggi (terutama jikalau masukan kedua dari penulis belum terlaksana), namun untuk mempersiapkan supaya bisa mengikuti proses belajar di perguruan tinggi. Bagi penulis fasilitas belajar yang perlu ditekankan di sini adalah pembelajaran bahasa asing karena berkaitan dengan proses belajar di perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini sangat diperlukan mengingat teks-teks di perguruan tinggi tidak selalu menggunakan bahasa nasional. Kelas atas tentu saja tidak perlu khawatir karena selama ini sudah banyak lembaga bahasa asing yang dapat memfasilitasi mereka. Secara konseptual fenomena ini mengacu pada perubahan habitus, yakni membiasakan mereka yang belum berkesempatan agar mampu memahami materi berbahasa asing sehingga tidak mengalami kesulitan dalam proses belajarnya kelak di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan proses belajar di daerah-daerah tertentu belum dilengkapi dengan pembelajaran bahasa asing yang memadai. Selain itu melalui saran ini mereka juga diberikan modal budaya berupa keterampilan berbahasa asing.

Adapun tujuan akhir yang diharapkan dari masukan kebijakan ini adalah perubahan struktural. Perubahan struktural ini ditandai dengan angka mobilitas relatif yang lebih baik. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat Indonesia pun dapat lebih terjamin mengingat pada konteks masyarakat Indonesia kontemporer, pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas vertikal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s